Pontianak, Mei 2025 Pontianakmetropost.com
Dugaan praktik kotor fiskal mencuat dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Mursidi Tawik, Ketua Lembaga Pemantau dan Kebijakan Publik (LPKP), melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, menyoroti kejanggalan pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap tujuh perusahaan sawit raksasa. Bukannya menarik kewajiban pajak daerah secara maksimal, Pemkab Melawi justru memberi keringanan ekstrem—bahkan hingga “NOL RUPIAH”.
Dalam surat bernomor DR.P.017/Pres.RI/5.2025, Mursidi tidak main-main. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk penyimpangan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, melemahkan akuntabilitas fiskal, dan membuka pintu lebar-lebar bagi praktik korupsi.
Kami anggap tindakan Bupati Melawi dan Kepala Bapenda telah melewati batas kepatutan,” tegas Mursidi. “Ini bukan diskresi, ini pelemahan sistem fiskal daerah secara brutal!”
Dalam investigasi maraton sejak Juni 2024 hingga April 2025, tim Mursidi menemukan bahwa target pendapatan daerah Melawi sebesar Rp 78 miliar hanya tercapai 55,66%. Yang paling parah: sektor MBLB. Target Rp 6,9 miliar hanya terealisasi 39,04%, atau Rp 2,7 miliar.
Salah satu penyebab utama? Pemutihan pajak terhadap 7 perusahaan sawit tanpa justifikasi publik yang bisa dipertanggungjawabkan.
Daftar perusahaan dan skandal pengurangannya:
PT. SMS: Pajak 2018 dihapus total lewat SK Bupati No. 900.1.13/324.
PT. RKA: Pajak 2018 dan 2019 dihapus begitu saja.
PT. PAL: Meski keberatannya ditolak Bapenda, tetap menerima pengurangan.
PT. BSU, AAK, AHL, ALKM:
Diduga menikmati skema penghapusan atau penundaan pajak tanpa mekanisme hukum yang jelas. Kalau rakyat telat bayar pajak, langsung disita. Tapi korporasi bisa dapat dispensasi jutaan rupiah tanpa dasar jelas? Ini republik atau ladang mainan?” ungkap Mursidi tajam.
Presiden Diminta Turun Tangan
Dalam surat terbuka tersebut, Mursidi mendesak Presiden Prabowo untuk: Menginstruksikan KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa skandal fiskal Pemkab Melawi.
Mendorong audit ulang oleh Kemendagri dan Kemenkeu.
Memerintahkan BPK dan BPKP melakukan pemeriksaan investigatif terbuka.
Bupati Melawi: Bungkam
Saat dikonfirmasi PontianakMetroPost.com, Bupati Melawi memilih diam seribu bahasa. Tak satu pun pernyataan resmi keluar dari pihak Pemkab hingga berita ini diturunkan. Bungkamnya pejabat ini hanya memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang busuk sedang ditutupi.
PontianakMetroPost.com akan terus menggali dan mengawal kasus ini.
Negara tak boleh kalah oleh permainan gelap oknum pejabat dan konglomerat sawit. Pajak adalah urusan rakyat, bukan alat tawar-menawar di meja kekuasaan.
Penulis : reni
Media : Pontianakmetropost.com
