l
Kubu Raya, Pontianak Metro Post
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kubu Raya mengecam dengan tegas tindakan represif dan brutalitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Barat dan DPR RI.
Insiden tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa dan massa aksi mengalami luka-luka, menimbulkan keprihatinan mendalam dari GMNI Kubu Raya.
Menurut Mahesa, Ketua DPC GMNI Kubu Raya, Jumat (29/8)Â tindakan aparat dalam peristiwa ini sama sekali tidak mencerminkan fungsi polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. “Yang terlihat justru adalah arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menambah luka batin rakyat,” tegas Mahesa.
DPC GMNI Kubu Raya juga mengutuk keras insiden tragis di Jakarta, di mana seorang pengemudi ojek online (ojol) terlindas kendaraan taktis kepolisian saat aksi berlangsung. Peristiwa tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pola represif masih menjadi metode utama aparat dalam menghadapi gerakan rakyat.
“Nyawa rakyat tidak boleh dianggap remeh, dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan brutal semacam ini,” tambah Mahesa.
GMNI Kubu Raya menegaskan bahwa polisi harus kembali ke jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan menjadi alat kekerasan yang membungkam suara rakyat. Negara tidak boleh mengabaikan praktik brutalitas aparat yang jelas-jelas melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.
Setiap korban luka, baik mahasiswa di Kalimantan Barat, massa aksi di berbagai daerah, maupun pengemudi ojol di Jakarta yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia, harus mendapat perhatian serius, pemulihan, dan jaminan keadilan.
GMNI Kubu Raya mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat yang terlibat.
“GMNI Kubu Raya berdiri bersama rakyat, mahasiswa, dan seluruh korban yang tertindas oleh tindakan represif aparat. Polisi harus menjadi pelindung, bukan algojo yang melukai rakyatnya. Kami mendesak Kapolri segera menindak tegas aparat yang brutal, karena nyawa rakyat tidak boleh dipertaruhkan demi mempertahankan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga, bukan dipasung dengan intimidasi dan kekerasan,” pungkas Mahesa.
Mahesa menutup dengan mengingatkan bahwa situasi ini merupakan potret buram demokrasi Indonesia saat ini, yang masih dirundung mentalitas otoriter. “Jika rakyat, mahasiswa, dan pekerja kecil seperti ojol masih diperlakukan semena-mena, jelas ada yang salah dalam sistem demokrasi dan tata kelola negara. Negara harus segera evaluasi pola pengamanan aksi, memperkuat pendekatan humanis, serta memastikan aparat menjalankan tugas berdasarkan prinsip HAM,” tutup Mahesa.(*/red)
