Kubu Raya – Pontianak Metro Post
Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalimantan Barat menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di Kalimantan Barat bukan sekadar persoalan daerah, melainkan persoalan nasional yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Direktur LKPI Kalimantan Barat, Burhanudin Abdullah, Selasa (21/4) usai menggelar diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait permasalahan nelayan, yang berlangsung di Aula TPI Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Menurut Burhanudin, hasil diskusi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat mengetahui kondisi nyata yang dihadapi para nelayan, khususnya terkait distribusi BBM subsidi, perizinan kapal, jaminan sosial, hingga modal usaha.
“Masalah nelayan di Kalbar bukan hanya masalah daerah, tetapi juga persoalan nasional. Karena itu hasil diskusi ini akan kami laporkan ke Presiden agar pemerintah pusat mengetahui persoalan sebenarnya yang dihadapi nelayan,” ujar Burhanudin.
Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pihak, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Pertamina, unsur kepolisian, KSOP, kejaksaan, hingga para penyalur BBM dan perwakilan nelayan.
Tiga Persoalan Utama Nelayan
Dalam forum itu, sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian bersama.
Pertama, persoalan distribusi BBM subsidi untuk nelayan. Hingga kini banyak nelayan kesulitan memperoleh solar subsidi karena syarat rekomendasi yang ketat.
Di sisi lain, penyalur BBM juga berada dalam posisi sulit karena penyaluran tanpa rekomendasi dapat melanggar aturan hukum.
“Kalau disalurkan salah, tidak disalurkan juga salah. Ini menjadi dilema yang harus segera dicarikan solusi,” kata Burhanudin.
Kedua, kesulitan nelayan dalam mengurus dokumen perizinan seperti pas kecil, yang salah satu syaratnya harus melalui sistem OSS. Padahal banyak nelayan di daerah pesisir yang belum memiliki akses internet memadai dan masih menggunakan perangkat komunikasi sederhana.
Ketiga, perlindungan sosial bagi nelayan, terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan melalui BPJS. Nelayan dinilai sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan saat melaut.
*Bupati Kubu Raya Siap Pangkas Birokrasi:*
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, yang hadir dalam diskusi tersebut menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan nelayan.
Ia menyatakan siap memangkas birokrasi yang menghambat akses nelayan terhadap BBM subsidi, BPJS, maupun bantuan modal usaha.
“Persoalan ini tidak cukup hanya didiskusikan, tetapi harus dicarikan solusi. Negara wajib hadir di tengah masyarakat, terutama untuk nelayan kecil,” tegas Sujiwo.
Ia juga menginstruksikan Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya agar tidak ragu menerbitkan rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan yang memenuhi syarat sesuai regulasi.
Namun ia mengakui masih ada kendala terkait penggunaan alat tangkap jenis trawl atau katrol yang secara aturan tidak diperbolehkan menerima BBM subsidi.
Menurut Sujiwo, kondisi tersebut menjadi dilema karena sebagian besar nelayan di Kubu Raya masih menggunakan alat tangkap tersebut, sehingga perlu solusi bertahap dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
*Pemkab Siapkan Bantuan Modal Nelayan:*
Selain persoalan BBM subsidi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga berkomitmen menyiapkan bantuan modal usaha, alat tangkap, alat budidaya, hingga bantuan BPJS bagi nelayan kecil pada tahun anggaran 2027.
Kepala Dinas Perikanan /Kabupaten Kubu Raya, Yoga Paksi, mengatakan jumlah nelayan di Kubu Raya saat ini berkisar 5.000 hingga 5.500 orang, dan sebagian besar masih menggunakan alat tangkap trawl.
“Pelan-pelan kami akan dorong nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Ini menjadi tugas kami agar kesejahteraan nelayan meningkat tanpa melanggar aturan,” ujar Yoga.
Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan tengah antara kepatuhan terhadap regulasi dan keberlangsungan ekonomi nelayan.
*Menuju Nelayan Mandiri dan Sejahtera:*
Melalui diskusi bertajuk “Pangkas Birokrasi Penyaluran BBM Subsidi Menuju Perkampungan Nelayan Mandiri dan Sejahtera”, seluruh pihak sepakat bahwa perbaikan tata kelola sektor perikanan harus segera dilakukan demi kesejahteraan nelayan.
LKPI Kalbar berharap pemerintah pusat segera memberi perhatian atas berbagai hambatan yang dialami nelayan di daerah, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir.
“Tujuan akhirnya adalah nelayan mandiri, sejahtera, dan mendapatkan hak-haknya secara adil,” tutup Burhanudin.(*/zainul irwansyah)
