SANGGAU – sinarraya.co.id
Masyarakat Kabupaten Sanggau tengah diguncang isu hangat yang menyita perhatian publik. Pembongkaran Taman Sekayam, salah satu ruang terbuka hijau yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah dari APBD, kini menimbulkan banyak pertanyaan.
Taman yang dulunya menjadi ikon kota dan ruang publik favorit, kini telah rata dengan tanah.
Ironisnya, lokasi taman tersebut diduga kini tengah dipersiapkan untuk pembangunan sebuah kafe, yang dikaitkan dengan anak dari Bupati Sanggau.
Dugaan ini memicu keresahan publik dan membuka perdebatan soal transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.
Seorang warga yang enggan disebut namanya menyesalkan pembongkaran tersebut.
“Apakah sudah ada penilaian aset negara? Apakah ada berita acara resmi sebelum dilakukan pembongkaran? Ini uang rakyat, bukan milik pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak Pemerintah Daerah justru terkesan saling lempar tanggung jawab.
Kabid Pasar Disperindagkop dan UM Sanggau, Andy Gustami, hanya memberikan komentar singkat,
“Silakan hubungi Kepala Dinas.”
Namun, Kepala Dinas Syarif Marwan justru mengarahkan ke Sekda Sanggau, yang hingga kini belum berhasil ditemui.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik “lempar batu sembunyi tangan” di balik pengalihan fungsi taman tersebut.
Informasi yang dihimpun media menyebutkan bahwa kasus ini telah masuk ke meja Kejaksaan Negeri Sanggau.
Kasi Intel Kejari Sanggau, Aldo, membenarkan pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah dan meminta waktu satu minggu untuk memberikan keterangan resmi.
Langkah Kejaksaan ini menjadi sorotan tajam. Publik berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan. Bila terbukti ada pelanggaran hukum, masyarakat menuntut agar proses pidana juga dijalankan, bukan hanya sanksi administratif.
“Jangan ada kesan kasus ini ditutup-tutupi. Uang rakyat jangan dikorbankan demi kepentingan pribadi atau keluarga pejabat,” tegas sejumlah warga yang berkumpul di sekitar area taman yang kini telah ditutup pagar seng.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas pemerintah Kabupaten Sanggau dan komitmen penegak hukum dalam melindungi aset publik. Masyarakat pun kini menanti: akankah hukum berdiri di atas keadilan, atau kembali tunduk pada kekuasaan?.(*/zir)
