Pontianak, Pontianak Metro Post
Menjelang akhir tahun 2023, Rabu (27/12/23), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat menggelar jumpa pers mengungkap capaian kerja luar bias selama tahun 2023.
Dalam refleksi ini, Kemenkumham Kalbar menyoroti berbagai keberhasilan, tantangan yang diatasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Jumpa Pers di pimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto, bersama Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto, Kepala Divisi Keimigrasian Arief Munandar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini.
“Sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi, Kemenkumham Kalbar memprioritaskan peningkatan pelayanan publik melalui program digitalisasi dan modernisasi sistem, mempercepat proses administrasi, memberikan kemudahan akses, dan meningkatkan kepuasan masyarakat”, ujarnya.
Dari segi keuangan, Kanwil Kemenkumham Kalbar berhasil menyerap dan memutar anggaran di Kalimantan Barat sebesar 93,17%, mencapai Rp. 240,925,382,906 dari Pagu Anggaran Rp. 258,580,526,000 per 18 Desember 2023. Penghargaan diterima, termasuk Peringkat I Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I TA 2023.
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 mendapatkan izin klinik sebanyak 5 unit, termasuk Lapas Pontianak, Lapas Sintang, Rutan Bengkayang, Rutan Mempawah, dan Rutan Pontianak. Rutan Pontianak juga meraih penghargaan Dapur Sehat.
RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan 8588 remisi di Kalbar, dengan rincian 4372 Remisi Umum dan 4216 Remisi Khusus. Divisi Pemasyarakatan juga aktif dalam deteksi dini masuknya narkotika ke Lapas dan Rutan, serta pemindahan narapidana berdasarkan risiko.
Pada Sabtu (23/12), Petugas Pintu Utama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang berhasil mencegah penyelundupan narkoba. Kakanwil mencatat per 27 Desember 2023, jumlah penghuni Lapas dan Rutan se-Kalbar mencapai 6.792, melebihi kapasitas sebesar 159%.
Kakanwil berkomitmen untuk koordinasi dengan Pimpinan di Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat guna membuka peluang pembangunan Lapas atau Rutan baru.
Divisi Pemasyarakatan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum di Kalimantan Barat, dengan 110 Perjanjian Kerjasama Rutan dan Lapas. Kakanwil berencana menambah Unit Pelaksana Teknis dan meningkatkan kelas beberapa Lapas dan Rutan.
Divisi Keimigrasian mencatat penerbitan 171.120 paspor di tahun 2023, naik 28.7% dari tahun sebelumnya. Izin tinggal Keimigrasian mencapai 174, dengan rincian ITK 228, ITAS 870, dan ITAP 76.
Divisi Keimigrasian juga membentuk Desa Binaan Imigrasi untuk memberikan pemahaman keimigrasian kepada masyarakat, khususnya terkait penerbitan paspor bagi pekerja migran Indonesia.
Kakanwil menyoroti inovasi Kantor Imigrasi, termasuk Pelayanan Izin Tinggal untuk Orang Asing Sakit, Percepatan Paspor, dan Paspor Simpatik.
Divisi Keimigrasian melaksanakan pemulangan WNI bermasalah, penundaan keberangkatan, penolakan paspor, dan pencegahan dan penangkalan orang asing. Pendeportasian WNA tahun 2023 mencapai 102 orang.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual dari 1.282 pada Tahun 2022 menjadi 1.444 pada Tahun 2023. Penghargaan diterima dari Menteri Hukum dan HAM RI atas berbagai pencapaian.
Kemenkumham Kalbar juga menekankan layanan Administrasi Hukum Umum, termasuk layanan perseroan perorangan dan apostille. Pelayanan Apostille mencapai 102 pemohon dan 42 dokumen tercetak.
Kanwil Kemenkumham Kalbar melantik 45 notaris pada 2023 yang memberikan pelayanan akuntabel. Pengawasan perilaku notaris dilakukan untuk menjaga integritas dan penegakan hukum.
Kanwil Kemenkumham Kalbar berkolaborasi dengan Pemda dan Stakeholder, termasuk penyuluhan hukum dan pengembangan kemitraan dengan institusi pendidikan dan sekolah di wilayah Kalimantan Barat.
Dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas, Kanwil Kemenkumham Kalbar berhasil melakukan pengharmonisasian terhadap 75 Raperda dan 40 Perkada. Pemantauan dan evaluasi terhadap organisasi bantuan hukum juga dilakukan.
“Kemenkumham Kalbar berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat sistem, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tahun baru. Terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Barat atas dukungan dan kerjasamanya selama tahun 2023”, Tutupnya.
(Renaldy)
