Pontianakmetropost.com
Pontianak Senin, 1 September 2025
Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Aksi kali ini mendapat perhatian khusus karena turut dihadiri sejumlah pejabat dan instansi terkait, antara lain Ketua DPRD Provinsi Kalbar Aloysius, S.H., M.Si., Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., serta Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yaitu
1. Mendesak DPR RI mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan.
2. Membentuk lembaga independen yang berfungsi mengevaluasi dan mengawasi DPR RI.
3. Mempertanyakan ketidakjelasan potongan pajak atas gaji dan tunjangan anggota dewan.
4. Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah masyarakat Indonesia.
5. Mendesak KPK untuk memeriksa seluruh anggota DPRD, baik pusat maupun daerah.
6. Menyiarkan secara langsung setiap rapat dan pengambilan keputusan DPRD.
7. Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR, khususnya yang dianggap tidak berkompeten.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan tambahan, di antaranya:
1. Mendesak pemerintah menaikkan tunjangan tenaga pendidik (guru Indonesia).
2. Menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
3. Mendesak penciptaan dan pemerataan 19 juta lapangan pekerjaan.
4. Menguatkan fungsi pengawasan agar lebih efektif.
5. Mendesak perbaikan regulasi terkait maraknya pertambangan tanpa izin (PETI).
Aksi damai ini berjalan kondusif dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Namun, sejumlah mahasiswa menyinggung adanya insiden bentrok pada aksi sebelumnya yang melibatkan aparat kepolisian.
Ketua HMI Cabang Pontianak, M. Aby Raihan, menegaskan bahwa pihaknya menuntut pertanggungjawaban Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, atas jatuhnya korban dari pihak mahasiswa.
ada dua rekan kami yang masih berada di Polresta, salah satunya mengalami luka cukup parah. Padahal kami sudah berusaha menjelaskan sikap kami secara damai, tetapi tetap tidak digubris,” tegas Raihan.
Hal senada disampaikan Ketua PMKRI Pontianak Yoshie, Ketua GMNI Pontianak Dhika, dan Ketua GMNI Kalbar Dheova, yang menambahkan bahwa mahasiswa juga akan terus menagih janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Hari ini rakyat membutuhkan lapangan kerja yang nyata. Jangan lagi ditunda dengan janji-janji kosong,” ujar perwakilan mahasiswa.
Selain itu, massa aksi juga menuntut agar pemerintah segera mengusut tuntas kasus perampasan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan sawit, yang dinilai merugikan masyarakat serta mengancam lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
(Reni)
