Pontianak – Pontianakmetropost.com | Kamis, 28 Agustus 2025
Aksi ribuan mahasiswa yang mengepung Gedung DPRD Kalimantan Barat pada Kamis (28/8) mendapat respons serius dari para wakil rakyat. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar turun langsung menemui massa aksi dan menyatakan siap menyalurkan aspirasi mahasiswa ke tingkat lebih tinggi.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Neneng M, Sos, menegaskan pihaknya terbuka terhadap semua aspirasi mahasiswa maupun masyarakat.
“Kami menerima langsung aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat yang berdemo hari ini. Apapun yang disampaikan, sebagai fungsi Dewan tentu akan kami teruskan. Ada enam poin penting yang kami catat dari aspirasi mahasiswa tadi,” ujarnya.
Adapun enam aspirasi mahasiswa yang disampaikan, yakni:
1. Menolak rencana kenaikan tunjangan DPR RI.
2. Mendesak pemerintah menaikkan gaji tenaga pendidik atau guru.
3. Mendorong DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
4. Meminta pembangunan infrastruktur di Kalbar dilakukan secara merata.
5. Menuntut kepastian terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
6. Mengkritisi tindakan represif aparat terhadap aksi penyampaian pendapat.
Neneng menyebut dirinya bersama dua anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Maskur dan Zulfydar Zaidar Mochtar, sepakat mendukung penuh tuntutan mahasiswa.
Kami bertiga hadir menerima aspirasi mahasiswa hari ini. Kami sepakat, suara mahasiswa harus didengar dan diperjuangkan. Tentu aspirasi ini segera kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kalbar dan diteruskan ke DPR RI,” tegas Neneng.
Sementara itu, anggota DPRD dari PAN, Zulfydar Zaidar Mochtar, SE, MM, menegaskan bahwa lembaga dewan terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi.
Siapa pun boleh datang, itu bagian dari aspirasi. Dewan ini harus bekerja, dan salah satu tugasnya adalah mendengar. Apa yang bisa kami klarifikasi dan perjuangkan, akan kami dorong bersama,” ujarnya.
Terkait isu kenaikan tunjangan dewan, Zulfydar menepis kabar tersebut. “Sebenarnya tidak ada kenaikan. Kami justru melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran. Di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota semuanya normal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai semakin mengecil, meski Kalbar memiliki sumber daya besar dari karet, sawit, bauksit, hingga emas. “Ini PR kami, bagaimana caranya dana bagi hasil tidak diturunkan bahkan ditingkatkan. Potensi alam kita besar, tapi penerimaan daerah masih kecil,” ungkapnya.
Zulfydar juga menekankan pentingnya aparat menjaga keamanan sesuai aturan. “Kami pantau agar aspirasi mahasiswa tersampaikan. Aparat harus menjaga keamanan tanpa tindakan represif,” katanya.
Senada, Ir. Maskur, S.ST dari PAN menegaskan DPRD Kalbar akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama terkait dana bagi hasil dan pemerataan pembangunan di daerah.
(Reni)
