Kubu Raya, Pontianak Metro Post
Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan (LKPI) Kalbar, Burhanudin Abdullah, SH mengungkapkan ada indikasi permainan BBM jenis solar bersubsidi oleh mafia minyak di Kabupaten Kubu Raya (KKR).
” Saya punya datanya permainan minyak/ penyalahgunaan BBM jenis solar, sehingga membuat kebutuhan BBM bersubsidi jenis solar langka di kabupaten Kubu Raya “, ungkap Burhan pada acara sosialisasi alokasi BBM subsidi dan BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat nelayan pesisir Kabupaten Kubu Raya (KKR) di aula pelabuhan perikanan Provinsi Kalbar Jl.Pramuka Sungai Rengas KKR, Rabu (22/05/2024).
Tampak hadir dari BPJS , Kapolda Kalbar di wakili dan Kajati Kalbar diwakili Banan Prasetyo, SH, MH
Burhan sangat menyayangkan ketidakhadiran dari BPH Migas dan PT.Pertamina Pertaniaga Wilayah Kalbar. “Bagaimana kita mau menyelesaikan suatu persoalan BBM Bersubsidi kalau pihak terkait tidak mau hadir dalam mencari solusi BBM langka seperti yang dikeluhkan para nelayan kami” , pungkas Burhan dengan nada tinggi.
Burhan menyatakan dirinya siap memberikan data data permainan BBM bersubsidi ini bila pihak berwenang meminta informasi darinya ” Saya siap saja untuk memberikan datanya”, ungkap Burhan.
Beberapa persoalan mendesak yang dihadapi oleh nelayan kecil di Kalimantan Barat. Menurut Burhanudin, nelayan menghadapi risiko tinggi dalam pekerjaannya di laut dibandingkan dengan pekerjaan di darat, dimana mereka kurang mendapat pertolongan saat menghadapi bahaya seperti gelombang besar dan topan.
Untuk mengatasi risiko tinggi yang dihadapi oleh nelayan, LKPI menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan masuknya nelayan ke dalam program ini, diharapkan segala risiko yang terjadi di laut dapat dilindungi.
Selain masalah perlindungan kerja, persoalan sulitnya akses dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian utama.
” Banyak nelayan yang mengeluhkan ketersediaan BBM yang sulit didapat dan harganya yang mahal”, bebernya.
Burhanudin menegaskan bahwa ini memerlukan perhatian serius dari pihak-pihak terkait seperti Pertamina dan dinas kelautan.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh LKPI, berbagai pihak terkait diundang untuk mencari solusi, namun sayangnya pihak Pertamina dan BP Migas tidak hadir.
Burhanudin menyebutkan bahwa ada dugaan kuat penyaluran kuota BBM di Kubu Raya tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. LKPI siap memberikan data valid kepada penyidik jika diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.
Burhanudin juga menekankan pentingnya semua pihak terkait bersatu untuk menanggulangi persoalan nelayan kecil yang seringkali tidak mendapat perhatian serius dibandingkan dengan nelayan besar.
LKPI, sejak dulu hingga kini, tetap konsisten dalam memberikan perhatian serius kepada nelayan kecil. Program BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan biaya Rp16.000 per bulan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kalimantan Barat.(buyung/renaldy)
