Sumut, Pontianak Metro Post
Saya Muhammad Husin Pangaribuan sebagai Kabid PTKP HMI FKM UINSU menanggapi tentang Polemik biaya Semester Antara Tahun 2026 di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UIN Sumatera Utara memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya informasi pada laman pendaftaran Semester Antara mencantumkan tarif yang lebih besar, kini tarif tersebut diketahui telah berubah menjadi sesuai dengan keputusan rektor.
Perubahan tersebut terjadi setelah munculnya pertanyaan dan sorotan dari mahasiswa mengenai ketidaksesuaian tarif yang tercantum pada formulir pendaftaran dengan Keputusan Rektor.
Faktanya bahwa tarif pada laman pendaftaran dapat diubah dalam waktu yang relatif singkat tanpa penjelasan dan klarifikasi oleh pihak kampus, hal ini menimbulkan pertanyaan baru yang tidak kalah penting. Jika memang tarif sebelumnya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengapa informasi tersebut dapat dipublikasikan kepada mahasiswa sejak awal?
dan apabila tarif yang baru merupakan tarif yang benar, maka siapa yang bertanggung jawab atas informasi sebelumnya?
Dan yang paling mendasar, berapa banyak mahasiswa yang telah menerima informasi yang keliru sebelum perubahan tersebut dilakukan?.
Dalam tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban finansial mahasiswa tidak boleh berubah tanpa penjelasan yang jelas. Sebab yang dibutuhkan mahasiswa bukan hanya angka yang benar, tetapi juga kepastian mengenai dasar hukum yang melandasinya.
Perubahan informasi secara diam-diam tanpa penjelasan resmi berpotensi menimbulkan kebingungan, spekulasi, bahkan menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem administrasi kampus. Transparansi tidak cukup diwujudkan dengan memperbaiki angka yang salah, tetapi juga dengan menjelaskan mengapa kesalahan tersebut dapat terjadi.
Karena itu, sudah sewajarnya pihak fakultas memberikan klarifikasi resmi kepada mahasiswa mengenai kronologi perubahan tarif tersebut. Penjelasan tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa kebijakan biaya pendidikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa dasar yang jelas.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan lagi sekadar tentang tarif Semester Antara. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana sebuah institusi akademik menjaga konsistensi kebijakan, akuntabilitas administrasi, dan kepercayaan publik akademik terhadap setiap keputusan yang diambil.
Perubahan tarif yang begitu cepat menunjukkan bahwa koreksi kebijakan dapat dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa koreksi itu baru muncul setelah adanya sorotan?. Dalam dunia akademik, transparansi bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tetapi juga tentang keberanian menjelaskan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi.(timred).
