JAKARTA-Pontianak Metro Post
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, mendukung rencana Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan kampus, sekolah umum dan pesantren. Kerja sama atau kolaborasi antarlembaga, DPD dengan PWI Jaya, perlu segera disiapkan.
Sosialisasi itu penting, di tengah kondisi
masyarakat menjadi korban atas berita yang tidak berlandaskan etika. Apalagi, banyak yang disuguhi bukan berita, tetapi informasi, yang di satu sisi belum tentu juga benar.
“Mulai dari bangun tidur sampai jelang tidur lagi kita terus disuguhi informasi, bukan berita, dan juga belum tentu benar,” ujar Tamsil Linrung dalam acara berbuka puasa bersama pengurus PWI Jaya, dan wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan parlemen, di rumah dinas Waka DPD RI, Jalan Denpasar Raya Nomor 19, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/3).
Tamsil Linrung, yang pernah menjadi mengelola pers kampus di masa mudanya, antusias menerima usulan dan masukan dari pengurus harian dan dewan kehormatan PWI Jaya. Jajaran Pengurus Harian PWI Jaya yang hadir adalah Kesit Budi Handoyo (ketua), Arman Suparman (sekretaris), Bagus Sudarmanto (wakil ketua bidang organisasi), dan Tb Adhi (wakil ketua bidang kerja sama, kemitraan & hubungan antarlembaga). Dari Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jaya, Theo Yusuf Muhammad Said (ketua), sekretaris Irdawati, serta tiga anggotanya, Mangarahon Dongoran, Machroni ‘Ronny’ Kusuma dan Retno Intani ZA. Ikut juga Ketua Seksi Wartawan Parlemen PWI Jaya, Sofyan A.G.
Acara buka puasa bersama diisi dengan ceramah yang disampaikan Ustaz Zainal yang sehari-hari mengabdi di sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sekolah berasrama atau boarding school tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dimiliki Tamsil Linrung.
Sedangkan akademisi Prof. Dr. Muh. Nur Sadik menyampaikan pandangan tentang pentingnya membangun trust. Dalam dialog yang guyub dan cair Tamsil Linrung memang banyak menyinggung soal kepercayaan.
Pengurus PWI Jaya dan wartawan menanyakan serta menyampaikan usulan kepada senator daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu. Dengan santai dan diselingi candaan, politisi yang tiga periode (2004-2019) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS itu menjawab dengan santai. Tamsil Linrung menjadi anggota DPD periode pertana 2019-2024 dan kemudian terpilih lagi dalam pemilihan legislatif 2024 yang lalu.
Tamsil Linrung menjelaskan keterbatasan kewenangan DPD, baik dalam fungsi legislasi, budgetting, pengawasan dan representasi. Padahal, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kewenangan lebih luas. Akan tetapi, tidak diakomodir dalam UU MD3, atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
UU MD3 mengatur tugas, wewenang, keanggotaan, hak, kewajiban, kode etik, dan pelaksanaan tugas dari lembaga-lembaga tersebut.
Ada harapan peran DPD ke depan akan semakin kuat. “Dalam beberapa kali pimpinan DPD RI bertemu dengan Presiden Prabowo, ia (Prabowo) berharap DPD tidak boleh menjadi ornamen pelengkap, tetapi harus menjadi lembaga yang kuat,” kata Tamsil Linrung.
Politisi kelahiran Pangkajene, Sulsel, 17 September 1961 itu juga banyak mengeluhkan soal informasi sepihak, hoax, perang opini. Terkait pemerintahan, Tamsil menyinggung Prabowo Subianto dengan Asta Cita-nya, juga kepercayaan (trust) yang menjadi landasan pandangan atau pemikirannya.
“Kadang saya harus secara langsung menghubungi orang yang benar-benar bisa saya percayai tentang kebenaran suatu peristiwa atau informasi. Memang benar, tetapi banyak yang tidak tepat,” papar Tamsil Linrung.
Tamsil Linrung bicara soal Asta Cita saat menjawab pertanyaan terkait rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut, rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut menuai perdebatan, tetapi memang lebih banyak yang memuji. Pada akhirnya, kata Tamsil, ini berpulang kembali kepada trust, kepercayaan.
“Kepada saya, presiden menyatakan keyakinannya bahwa koperasi itu bisa berjalan. Dari mana dananya? Presiden bilang, pasti ada. Tidak pakai dana desa. Apakah dari dana Danantara yang 14.000 triliun itu? Kita belum tahu juga. Tetapi, ada trust, itu pasti bisa,” tutur Tamsil Linrung.
Tamsil menjabarkan, ininsiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Indonesia diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa serta solusi efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Presiden percaya bahwa Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” urai Tamsil Linrung.
“Sejauh ini responnya positif. Trust itu yang harus terus dibangun. Kalau itu yang dilakukan maka rakyat akan datang kepada presiden,” ujar Tamsil Linrung.(*/tim)
