Pontianak – Pontianak Metro Post
Polemik manajemen di SMK Koperasi Pontianak kembali mencuat. Setelah para guru menuntut pembayaran gaji dan hak-hak mereka, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat mengungkap adanya persoalan tata kelola keuangan yang dinilai belum transparan, termasuk penggunaan anggaran ratusan juta rupiah yang hingga kini belum dilaporkan.
Wakil Ketua Dekopinwil Kalbar, Rudi Hartono, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Sekolah Koperasi belum mampu menyelesaikan persoalan yang kembali terjadi untuk kedua kalinya.
“Kami sangat menyayangkan BPP Sekolah Koperasi tidak bisa menyelesaikan permasalahan guru-guru. Ini terjadi lagi yang kedua kalinya,” ujar Rudi Hartono kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Rudi, persoalan serupa juga pernah terjadi pada 2025. Saat itu, para guru menuntut pembayaran gaji dan hak-hak mereka karena pihak sekolah mengaku mengalami krisis keuangan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dicairkan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Dekopinwil Kalbar kemudian memberikan dana talangan sebesar Rp70 juta agar sekolah dapat membayarkan hak para guru, terutama menjelang perayaan Natal 2025.
“Pihak sekolah beralasan gaji dan hak guru belum terbayarkan dikarenakan krisis keuangan dan dana BOS belum keluar. Setelah kami lakukan mediasi dan rapat, diambil keputusan Dekopinwil Kalbar membantu dana talangan sebesar Rp70 juta. Apalagi saat itu sudah di akhir tahun menjelang Natal. Namun setelah kondisi keuangan membaik, sampai hari ini dana tersebut belum juga dikembalikan,” jelasnya.
Rudi menjelaskan, bantuan tersebut diberikan karena SMK Koperasi berada di bawah naungan Dekopinwil Kalbar. Dekopinwil memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Ketua BPP, sementara pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan BPP selaku yayasan.
Namun, sejak Rio Rahmadanu diangkat sebagai Ketua BPP Sekolah Koperasi pada 2024, berbagai konflik internal dan polemik disebut terus bermunculan.
Menyikapi kondisi tersebut, Dekopinwil Kalbar melakukan pemeriksaan langsung terhadap tata kelola manajemen dan keuangan sekolah, termasuk anggaran tahun 2025.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi kas sekolah dinilai masih mencukupi. Berdasarkan data yang diperoleh Dekopinwil, terdapat saldo dari pengurus BPP lama sebesar Rp590,15 juta, piutang pembayaran siswa tahun 2025 sebesar Rp114 juta, piutang siswa tahun 2022–2023 sebesar Rp119 juta, dana BOS sekitar Rp240 juta, serta dana alumni sebesar Rp75 juta.
Ketua Harian Dekopinwil Kalbar, Wiwid Anggraini, mengatakan dengan kondisi tersebut, sekolah dinilai seharusnya tidak mengalami kesulitan membayar gaji guru maupun mengembalikan dana talangan kepada Dekopinwil.
“Sehingga total kas di tahun 2025 sebesar Rp449 juta. Ini artinya tidak terjadi kekurangan dana. Sementara total pengeluaran diperkirakan berkisar Rp30 juta hingga Rp35 juta per bulan. Artinya tidak mungkin terjadi krisis atau defisit anggaran. Seharusnya bisa membayarkan gaji dan hak guru, termasuk mengembalikan utang kepada Dekopinwil Kalbar sebesar Rp70 juta,” ujarnya.
Selain itu, Dekopinwil juga menemukan sejumlah pengeluaran yang dinilai belum dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
“Saat kami lakukan pemeriksaan ada beberapa pengeluaran yang kami temukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya uang untuk unsur pimpinan sebesar Rp45 juta. Siapa yang dimaksud unsur pimpinan itu tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Selain itu, ada beberapa pengeluaran yang tidak memiliki kuitansi asli,” ungkap Wiwid.
Dekopinwil mengaku telah meminta BPP Sekolah Koperasi menyampaikan laporan tertulis mengenai penggunaan anggaran tahun 2025. Namun hingga pertengahan Juli 2026, laporan tersebut belum diterima.
“Kami meminta agar segera dibuatkan laporan tertulis ke Dekopinwil Kalbar terkait penggunaan anggaran tahun 2025. Akan tetapi sampai bulan Juli 2026 ini belum pernah dilaporkan,” katanya.
Atas berbagai temuan tersebut, Dekopinwil Kalbar akan menggelar rapat untuk menentukan langkah yang akan diambil terhadap persoalan yang terjadi di SMK Koperasi Pontianak.
“Keputusannya apa nanti kami akan bawa dalam rapat,” tutup Rudi Hartono.(*/rls/tim).
