PONTIANAK – Kalimantan Barat (Kalbar) diperkirakan mulai merasakan dampak signifikan musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar, akan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan, sebagian wilayah Kalimantan Barat telah diprediksi memasuki musim kemarau sejak Juni 2026. Kondisi ini menjadi sinyal awal bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah antisipasi sebelum puncak kemarau terjadi.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (10/6/2026).
Menurut BMKG, situasi tersebut dipengaruhi peluang bertahannya fenomena El Nino hingga awal 2027 dengan potensi intensitas moderat hingga kuat. Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu ancaman terbesar yang harus diwaspadai Kalimantan Barat.
“BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan saat ini memperkuat koordinasi pencegahan karhutla, termasuk melalui kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer memungkinkan,” kata Ardhasena.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang berlangsung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran meluas seperti yang pernah terjadi pada musim kemarau ekstrem di sejumlah wilayah Kalimantan.
Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat bergerak cepat dengan memetakan lebih dari 300 titik rawan karhutla yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi antara lain Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, dan Sintang, yang didominasi lahan gambut serta memiliki riwayat kejadian karhutla berulang.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa informasi prediksi iklim harus menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi di tingkat daerah.
“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan seluruh pihak yang membutuhkan informasi lebih rinci terkait kondisi iklim saat ini,” ujarnya. (Renaldy)
