Pontianak, – Pontianak Metro Post
Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di wilayah Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri menggelar rapat koordinasi pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025.Rabu,(22/10)
Kegiatan yang dilaksanakan di Pontianak ini dihadiri oleh Satgas Pangan Bareskrim Polri, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Bulog Divre Kalbar, Dinas kabupaten/kota, pelaku usaha, serta perwakilan asosiasi ritel (Aprindo).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., selaku Kasatgas Pangan Kalbar, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Satgas Pusat dalam rangka memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan beras di pasaran.
“Satgas ini bertugas mengendalikan dan mencari akar permasalahan terkait harga beras di Kalbar. Alhamdulillah saat ini harga beras, baik premium, medium, maupun SPHP, masih terkendali. Ke depan, Satgas akan segera bekerja dan bersinergi dengan pelaku usaha serta masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi penyelewengan atau tindak pidana seperti pengoplosan atau manipulasi harga, pihaknya akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Satgas juga membuka layanan pengaduan online 24 jam bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan di lapangan.
“Kami masih menemukan adanya dugaan peredaran beras SPHP oplosan. Untuk itu, masyarakat dapat segera melaporkan agar dapat kami tindaklanjuti bersama Bulog dan instansi terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Divre Kalbar, Rasiwan, memastikan ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dalam kondisi aman. Hingga Oktober 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 19.000 ton dan akan terus bertambah dengan pengiriman dari luar daerah.
“Kami menargetkan stok mencapai 35.000 ton hingga akhir tahun. Dengan jumlah tersebut, masyarakat Kalbar tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras, termasuk menjelang hari besar keagamaan,” jelas Rasiwan.
Bulog juga telah menerapkan sistem pengawasan mutu ketat melalui analisis kualitas beras oleh petugas bersertifikat. Apabila ditemukan beras yang tidak sesuai standar, masyarakat dapat melapor dan produk akan diganti sesuai mekanisme pengaduan resmi.
Dari sisi pengawasan mutu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, Ir. Erti Herawati, M.M.A., menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), termasuk beras.
“Sertifikasi PSAT mencakup aspek mutu dan ketelusuran asal-usul produk. Ini salah satu upaya mencegah beras oplosan dan memastikan kredibilitas produk di pasaran,” terang Erti.
Sementara Ketua Aprindo Kalbar, Daniel Edward Tangkau, S.H., CLA, menyambut baik pembentukan Satgas ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan pelaku usaha untuk menjaga harga beras tetap stabil.
“Kami para pelaku ritel siap bersinergi, tapi juga berharap pembinaan yang baik. Pengusaha tidak boleh sembarangan menaikkan harga, namun juga perlu kepastian pasokan agar harga di tingkat ritel bisa terkendali,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kombes Pol Pratomo Satriawan, S.I.K., M.H. (Satgas Pangan Bareskrim Polri), Lalangken Handita, S.Sos., M.M. (Badan Pangan Nasional), Agung Budianto, S.Si., M.Eng., M.Sc. (Sekretaris Dinas ESDM Kalbar), serta Drs. Indrianto, M.Si. (Kepala DPMPTSP Kalbar), bersama para pelaku usaha, produsen, distributor, dan perwakilan ritel modern.
Dengan terbentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras Kalimantan Barat, diharapkan koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha dapat semakin solid dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta mencegah praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.(*/buyung)
–
