Penggugat (Pembeli) dan Tergugat (Penjual) membuat perjanjian kerja sama jual beli hasil pertambangan batu besi dari Desa Sungai Bakar, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Juli 2006. Disepakati bahwa “jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tanah Laut di Pelaihari, Kalimantan Selatan”.
Karena Tergugat melakukan wanprestasi, Penggugat pun mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun Tergugat membantah dan berargumentasi bahwa:
i. Seharusnya Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Tanah Laut di Pelaihari, sesuai perjanjian yang telah disepakati.
ii. Ada personil selaku Komisaris dan Pemegang Saham Perseron Penggugat yang tidak cakap mewakili perseroan sebagai Penggugat (seharusnya direksi).
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan bahwa gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk). Perkara pun berlanjut hingga kasasi.
Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun Pasal 118 ayat (4) HIR menggunakan kata-kata “dapat” sehingga dapat ditafsirkan tidak imperatif, namun kalau kita kembali kepada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, maka menurut Mahkamah Agung ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga Pasal 118 ayat (4) HIR diperkuat oleh Pasal 1338 KUH Perdata harus ditafsirkan sebagai imperatif sifatnya.
Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa eksepsi tentang kompetensi harus diputus terlebih dahulu, sebelum memeriksa eksepsi yang lain dan pokok perkara. Apabila kompetensi relatif diterima, maka pengadilan negeri harus menyatakan: Pengadilan negeri tidak berwenang, sedangkan apabila eksepsi tentang persona standi in judicio diterima, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Mengenai pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi seharusnya gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanah Laut di Pelaihari (sesuai perjanjian). Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
—> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2815 K/PDT/2009, tanggal 22 Maret 2010.
Sumber :
Buku “Varia Peradilan”, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 312 November 2011, halaman 167. Putusan tersebut dapat diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b5b55715b8d6c56782b9287a4351ebc6.html
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
