Jakarta, 2 Januari 2026 – Pontianak Metro Post
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pasar Modal Indonesia untuk memainkan peran yang semakin strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah nasional. Fokus tersebut diarahkan pada penguatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, perluasan basis investor institusi, serta percepatan pembangunan ekosistem bursa karbon yang kredibel dan berstandar internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 yang digelar di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Acara ini dihadiri Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, jajaran Dewan Komisioner OJK, Direktur Utama BEI Iman Rachman, serta para pemangku kepentingan pasar modal.
Mahendra menegaskan bahwa OJK akan terus memperkuat perlindungan investor, khususnya investor minoritas dan ritel yang saat ini menjadi penopang utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Salah satu fokus penguatan dilakukan melalui penegakan aspek perilaku pasar (market conduct), termasuk pengawasan terhadap aktivitas influencer keuangan atau finfluencer.
“OJK saat ini tengah menyiapkan regulasi khusus bagi finfluencer yang menekankan aspek kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan. Aturan ini ditargetkan terbit pada pertengahan 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong literasi dan inklusi investasi yang bertanggung jawab,” ujar Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memperbesar peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan utama bagi dunia usaha sekaligus menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami berkomitmen menjaga sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa BEI telah menyiapkan Masterplan Pengembangan Pasar Modal 2026–2030 guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global pasar modal Indonesia.
“Dalam peta jalan tersebut, BEI menetapkan visi besar pada 2030, yaitu membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan tumbuh secara global. Target ini didukung penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik,” jelas Iman.
Ia menambahkan, BEI juga terus mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai transaksi, tetapi juga berperan signifikan dalam pembiayaan jangka panjang perekonomian nasional.
Kinerja Positif Pasar Modal 2025
Seiring pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional, Pasar Modal Indonesia menutup tahun 2025 dengan kinerja solid. IHSG ditutup di level 8.646,94 poin, menguat 22,13 persen secara year to date (ytd) dan mencatatkan beberapa kali rekor tertinggi sepanjang tahun.
Setelah mengalami net sell pada awal 2025, investor non-residen kembali mencatatkan net buy pada Semester II-2025 sebesar Rp36,23 triliun, mencerminkan pulihnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja emiten.
Dari sisi penghimpunan dana, hingga 31 Desember 2025 tercatat 215 penawaran umum dengan total nilai Rp275 triliun, termasuk 18 emiten baru dengan nilai IPO mencapai Rp14,41 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian meningkat menjadi Rp18,1 triliun, dibandingkan Rp12,9 triliun pada 2024.
Jumlah investor juga terus bertumbuh, tercermin dari Single Investor Identification (SID) yang mencapai 20,2 juta, meningkat 36 persen ytd, dengan dominasi investor berusia di bawah 40 tahun.
Meski demikian, OJK menilai masih terdapat ruang penguatan, antara lain pada kinerja indeks LQ45 yang tumbuh 2,41 persen, serta kontribusi pasar saham terhadap PDB yang mencapai 72 persen, masih di bawah negara kawasan seperti India, Thailand, dan Malaysia. Peningkatan porsi transaksi investor ritel hingga 50 persen pada 2025 juga mempertegas urgensi penguatan perlindungan investor.
Arah Kebijakan Pasar Modal 2026
Memasuki 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. Pertama, peningkatan kualitas perusahaan tercatat melalui penyempurnaan kebijakan entry requirement, peningkatan free float berkelanjutan, transparansi ultimate beneficial owner, hingga kejelasan kebijakan exit.
Kedua, peningkatan basis investor domestik dan asing melalui penguatan peran investor institusi seperti reksa dana, asuransi, dan dana pensiun yang dinilai semakin siap memperbesar alokasi investasi secara sehat dan terkelola.
Ketiga, reformasi tata kelola pasar saham melalui penguatan kualitas keterbukaan informasi dan disiplin pengelolaan perusahaan. Keempat, penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi, termasuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran di pasar modal.
Sebagai bagian dari agenda ekonomi hijau, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan BEI juga membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan penyesuaian POJK Nomor 14 Tahun 2023, guna menghadirkan sistem perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan terintegrasi dengan standar global.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi industri demi mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang likuid, efisien, transparan, berintegritas, dan berdaya saing global, sekaligus menjadi pilar pembiayaan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ekonomi hijau nasional.(*/zainul irwansyah)
