Sanggau, Pontianak Metro Post
KASUS pembangunan Gedung Balai Nikah serta Manasik Haji di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau mencuat ke permukaan publik. Anggaran senilai Rp1,341 miliar dari DIPA Kanwil Kemenag Kalbar berakhir menjadi tumpukan puing tak bernilai. Kualitas bangunan amat memprihatinkan. Fondasi rapuh tanpa standar teknis jelas.
Pengawas proyek justru mengakui ketidaktahuan terhadap gambar kerja serta Rencana Anggaran Biaya. Kasus ini membuka mata masyarakat luas tentang kebocoran anggaran negara yang kian merajalela.
Situs konstruksi menyisakan kisah pilu. Setiap tapak pondasi hanya mengandalkan empat batang kayu cerucuk berdiameter lima hingga enam sentimeter.
Material tersebut jauh dari spesifikasi aman untuk menopang struktur beton bertingkat. Kekuatan tanah tidak teruji dengan benar.
Risiko longsor serta amblesan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa pengguna gedung kelak. Praktik semacam ini melanggar prinsip dasar rekayasa sipil modern.
Campuran beton pun dikerjakan sembarangan. Pekerja lapangan tidak menggunakan dolak takaran resmi.
Perbandingan antara pasir, batu split, serta semen dicampur secara asal-asalan. Kekuatan tekan beton menjadi tidak terprediksi. Retak rambut muncul bahkan sebelum masa curing selesai.
Hal ini membuktikan absennya kontrol kualitas material di lapangan. Standar Nasional Indonesia diinjak-injak begitu saja demi mengejar target serapan anggaran semata.
Sorotan tajam mengarah pada figur pengawas proyek. Sumber warga setempat yang merahasiakan identitasnya mengungkapkan fakta mengejutkan.
Pejabat berwenang tersebut secara blak-blakan menyatakan ketidakpahaman terhadap dokumen teknis. Gambar kerja serta RAB menjadi buku tertutup baginya. Ia tidak mampu membaca detail spesifikasi teknis maupun volume pekerjaan.
Kondisi ini sangat ironis. Negara membayar mahal jasa supervisi profesional. Namun individu terpilih justru buta huruf teknik. Tidak ada verifikasi lapangan serius.
Tidak ada teguran keras saat penyimpangan terjadi. Kelalaian fatal ini membuka ruang gelap bagi praktik mark-up harga serta penggunaan material substandar.
Uang rakyat mengalir deras menuju kantong oknum tertentu sementara bangunan berdiri di atas pondasi kebohongan.
Nilai kontrak mencapai angka fantastis. Satu koma tiga ratus empat puluh satu miliar rupiah seharusnya menghasilkan fasilitas ibadah megah serta kokoh. Realitas berbicara lain. Gedung runtuh sebelum sempat difungsikan optimal. Masyarakat Kapuas kehilangan hak atas layanan publik berkualitas. Kepercayaan terhadap institusi pemerintah kembali tergerus habis.
Kementerian Agama perlu bertindak tegas. Audit forensik menyeluruh wajib dilakukan segera. Semua pihak terlibat harus dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Jangan biarkan kasus ini tenggelam dalam birokrasi berbelit.
Publik menuntut transparansi penuh. Nama-nama tersangka harus dibuka lebar. Aset hasil korupsi harus disita negara untuk perbaikan infrastruktur daerah lainnya.
Teknologi konstruksi modern menawarkan solusi murah namun kuat. Penggunaan baja ringan serta beton pracetak bisa menekan biaya sekaligus meningkatkan durabilitas.
Sayang sekali inovasi tersebut diabaikan total. Mentalitas lama masih berkuasa penuh. Proyek fisik dianggap ladang basah pribadi bukan amanah umat.
Pola pikir primitif ini harus dihentikan paksa melalui penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Masyarakat Kalimantan Barat kini menunggu kejelasan.
Apakah dana pengganti akan segera cair? Ataukah warga harus swadaya membangun ulang fasilitas vital tersebut? Pertanyaan ini menggantung di udara panas tropis. Harapan tipis tersisa di tengah reruntuhan beton bercampur debu kekecewaan kolektif.
Sistem pengadaan barang jasa pemerintah sering kali menjadi sarang penyakit kronis. Spesifikasi teknis dibuat longgar sengaja. Evaluasi penawaran dilakukan formalitas belaka.
Pengawasan pelaksanaan bersifat simbolis tanpa gigi tajam. Hasilnya selalu sama. Bangunan roboh, jembatan ambruk, jalan berlubang dalam waktu singkat. Siklus setan ini terus berputar tanpa henti setiap tahun anggaran berganti.
Perlu reformasi radikal total. Digitalisasi proses lelang wajib diterapkan ketat. Blockchain bisa menjamin transparansi aliran dana real time. Manusia korup harus diganti sistem cerdas anti manipulasi. Jika tidak, generasi mendatang hanya akan mewarisi puing-puing janji palsu pemimpin masa kini.
Kasus KUA Kapuas menjadi peringatan keras. Jangan diam saja melihat kehancuran bersama. Laporkan setiap indikasi penyimpangan sekecil apa pun. Suara rakyat adalah kekuatan terbesar mengubah tatanan rusak menjadi bersih adil bermartabat. Mari bangun negeri ini dengan fondasi kejujuran bukan kayu cerucuk rapuh penuh tipu daya.(red)
