Ketua DPW BAIN HAM RI Kalbar Berharap Pemerintah Evaluasi Program MBG
PONTIANAK – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai beragam persoalan di lapangan mendapat sorotan tajam. Syafriudin, C.L.A, Ketua DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Media Centre Indonesia (MCI) Kalbar, angkat bicara berharapnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Kepada awak media, Jumat (6/2/2026), Syafriudin mengakui bahwa secara konsep, MBG sangat membantu siswa yang kerap melewatkan sarapan di rumah atau mereka yang memiliki keterbatasan uang saku. Namun, ia menyayangkan dampak sampingan yang muncul, baik dari sisi ekonomi mikro maupun keamanan pangan.
“Di satu sisi membantu, tapi di sisi lain menjadi masalah besar bagi pedagang kantin sekolah. Sejak ada MBG, omzet mereka anjlok dan mereka kesulitan mencari nafkah untuk keluarga,” ungkap Syafriudin.
Selain dampak ekonomi, faktor keselamatan siswa menjadi poin krusial yang ia garis bawahi. Ia menyoroti maraknya laporan kasus keracunan makanan pasca mengonsumsi paket MBG di beberapa wilayah.
“Saat ini, distribusi MBG ke sekolah-sekolah banyak yang bermasalah, salah satunya kasus keracunan. Hal-hal seperti ini yang membuat wali murid merasa was-was dan ketakutan,” tambahnya.
“Saya sangat berharap MBG ini diubah menjadi uang tunai yang dikirim langsung ke orang tua murid ataupun program sekolah gratis, pengadaan buku LKS gratis, hingga seragam sekolah gratis. Ini jauh lebih aman dan menyentuh substansi kebutuhan siswa,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini juga dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah akibat kendala biaya. “Masih banyak anak yang tidak sekolah karena orang tua tidak mampu. Jadi, daripada berisiko keracunan, lebih baik anggarannya untuk menjamin mereka bisa sekolah tanpa biaya,” pungkasnya. (Renaldy)
