BANDUNG BARAT – Viralnya keributan di Kantor Disdik Jabar 9 Juni 2026 terkait kekecewaan orang tua calon siswa atas kekacauan penerimaan murid SMA dan SMK melalui sistem PCMB, mengulang persoalan klasik carut-marut penerimaan siswa baru setiap tahun di Provinsi Jawa Barat.
Ditanya pendapatnya, Gunawan Rasyid selaku Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB tentang kekisruhan di Kantor Disdik Jabar akibat gagalnya pendaftaran calon siswa melalui aplikasi PCMB menyatakan, sudah bisa diprediksi sejak awal karena menyangkut masih melekatnya perilaku koruptif oknum panitia pelaksana.
LAKI-KBB sudah memantau sejak tahun 2022, carut-marut seperti ini terjadi setiap tahun, karena upaya nitip kuota selalu terjadi. Sebagus apa pun sistem yang dibuat, ketika akun dan password diberikan kepada oknum panitia pelaksana yang korup, persyaratan apa pun bisa diolah untuk memenuhi kuota.
“Kami pernah melakukan diskusi bersama Komisi IV DPRD dan Kadisdik Jabar serta stakeholder lainnya, disampaikan modus persekongkolan terjadi sangat masif di Jawa Barat. Untuk memastikan, sempat kami tantang melakukan uji petik bersama, akan tetapi pemangku kepentingan sudah nyaman dengan kondisi yang ada sehingga wajar saat ini terjadi,” ujar Guras.
Secanggih apa pun teknologi yang dibuat, akan tetapi akuntabilitas verifikasi diragukan karena masih terdapat verifikasi subjektif seperti dalam verifikasi prestasi non-akademik. Sertifikat hanya dilihat dengan mata bukan barcode, uji kompetensi sama, sementara proses tidak bisa terdeteksi oleh Kadisdik Jabar.
Ditanya siapa yang harus bertanggung jawab atas keributan PCMB tersebut, Gunawan Rasyid mengatakan Kadisdik harus dicopot. “Bapak Aing KDM tidak boleh hanya mengorbankan eselon III, tidak adil,” ujarnya.
“Usul konkret kami, penerimaan murid baru ke depan dikembalikan kepada otonomi sekolah dan otonomi wilayah berdasarkan potensi perkembangan kependudukan, usia sekolah, kultur wilayah dengan tetap optimalisasi digital, pembinaan dan pengawasan yang ketat,” ucapnya.
Tugas Kadisdik melakukan kajian dan telaahan staf, dan sebagai penguatan lakukan diskusi publik secara objektif. Perbaiki sekolah dan bangun sekolah baru dengan sarana dan SDM yang berkualitas, dekatkan sekolah dengan masyarakat, karena anggaran 20 persen dari APBD Jabar pasti sangat cukup kalau tidak bocor.
Memang Disdik Jabar memiliki anggaran yang signifikan tapi aroma bau busuk dugaan korupsi sudah lama terdengar, dipastikan berdampak loyalitas terhadap KDM tidak utuh, karena terikat dugaan ijon proyek terhadap vendor yang terafiliasi dengan oknum pejabat Pemda Jabar masih sering terdengar.
Untuk percepatan tercapainya gagasan progresif Gubernur, Bapak Aing harus berani melakukan reformasi birokrasi di semua dinas dengan mendahulukan rotasi mutasi eselon III memutus mata rantai perilaku koruptif, *tour of duty* lintas dinas.
“LAKI-KBB sangat mendukung gagasan serta inovasi Bapak Aing KDM yang sangat membumi di masyarakat, hanya saja sebagai bentuk akuntabilitas atas kekisruhan di Disdik Jabar tersebut, KDM harus berani umumkan berapa anggaran pengadaan Aplikasi PCMB serta mendorong Kejati Jabar untuk melakukan pengusutan,” pungkas Gunawan Rasyid. /Renaldy
Tag:
Ditreskrimsus, LAKI KBB, Kadisdik Jabar, Sistem PCMB, KDM, Bapak Aing, Gunawan Rasyid, Disdik Jabar, Dugaan Korupsi, Aplikasi PCMB, Berita Jawa Barat, Penerimaan Siswa Baru, Reformasi Birokrasi, Info LAKI, Berita Nasional
