Balikpapan, 5 Mei 2026 — Pontianak Metro Post
Lompatan besar kembali ditorehkan dari bumi khatulistiwa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan berhasil meraih dua penghargaan nasional dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026..
Penganugerahan yang berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa (5/5/2026) malam, menjadi momentum penting bagi Kalbar dalam menegaskan kinerja daerah yang inovatif dan stabil.
Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yakni Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Entrepreneur Government melalui skema pembiayaan kreatif serta Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Tito Karnavian menegaskan bahwa sistem semi-otonomi di Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja daerah, termasuk melalui evaluasi APBD. Menurutnya, penghargaan menjadi bentuk apresiasi atas capaian daerah yang menunjukkan kinerja optimal.
Di sektor pengendalian inflasi, Kalimantan Barat mencatat capaian signifikan. Sepanjang 2025, inflasi berada di angka 1,85 persen atau kategori rendah.
Meski sempat meningkat pada awal 2026 akibat momen musiman seperti Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idulfitri, Imlek hingga Cap Go Meh, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu merespons cepat.
Langkah strategis dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, hingga percepatan distribusi beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).
Pemerintah daerah juga aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.
“Ini fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan,” ujar Ria Norsan.
Capaian tersebut turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Intervensi pemerintah tidak hanya bersifat makro, tetapi juga menyasar pemenuhan gizi ibu hamil serta penguatan ketahanan pangan lokal.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalbar menunjukkan tren positif, meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025. Proyeksi tahun 2026 diperkirakan tetap berada di atas 5 persen.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan investasi dan transformasi digital di sektor UMKM. Penggunaan QRIS tercatat tumbuh hingga 76 persen, sementara transaksi perdagangan elektronik meningkat 33,82 persen. Kredit UMKM juga mengalami kenaikan sebesar 2,67 persen.
Konsep entrepreneur government yang diusung Pemprov Kalbar menjadi salah satu faktor kunci. Pemerintah didorong untuk tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan memaksimalkan kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan dalam membuka sumber pembiayaan alternatif.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran yang stagnan di angka 4,23 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar merancang program padat karya dan pelatihan vokasi melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Warga Kalbar tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku utama pembangunan,” tegas Ria Norsan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus fokus pada pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan berbasis entrepreneur.
Dua penghargaan nasional ini diharapkan menjadi pemicu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.(*/buyung).
